tentcorp.com – Politisi senior Partai Golkar Agung Laksono tengah mengambil alih perhatian selesai disampaikan Wakil Presiden (Wakil presiden) kesepuluh dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) buntut masalah penentuan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Pada sebuah info video, JK mengatakan jika Agung Laksono lakukan usaha mengambil bangku Ketua Umum PMI secara ilegal, dan menyebutkan ini sebagai “rutinitas beliau”.
JK memandang cara Agung itu sebagai bentuk pembelotan pada organisasi PMI, yang bertambah luas dipandang beresiko untuk kemanusiaan.
“Sehingga kita telah melapor ke polisi jika ada yang melakukan ilegal semacam itu, dan itu rutinitas beliau,” tutur JK dalam info videonya, seperti diambil Senin (9/12/2024).
JK menambah jika Agung Laksono memang sering membuat rumor di intern Partai Golkar.
“Itu ilegal dan pembelotan. Dan ke-2 itu rutinitas Pak Agung Laksono, ia pecah Golkar, ia membuat tanding Kosgoro, itu hobynya, tetapi itu kita harus kita musuh karena beresiko untuk kemanusiaan,” kata JK.
Tetapi, tim Agung Laksono menyebutkan jika ada keganjilan dalam Munas awalnya. Satu diantaranya limitasi ulasan pasal dalam AD/ART yang atur saat kedudukan Ketua Umum, yang dipandang penting untuk atur masa datang kepimpinan PMI.
Sekretaris Jenderal PMI versus tim Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty menjelaskan, keadaan makin menghangat karena ada limitasi pada beberapa suara dari tim Agung yang ingin sampaikan inspirasi.
Oleh karena itu, Munas saingan diadakan karena Agung Laksono mengeklaim sudah memperoleh 254 support suara.
“Jadi Mas Agung dengan teamnya itu selanjutnya, cari support dan kita pada akhirnya paling akhir memperoleh 254 support. Bermakna kan melewati 20 %,” tutur Ulla saat dikontak, Senin (9/12/2024). Adapun munas yang diadakan tim Agung Laksono memutuskan politisi senior Partai Golkar itu sebagai Ketua Umum (Ketua umum) PMI 2024-2029.
Dalam pada itu, ada pula Munas PMI versus tim Jusuf Kalla yang memenangi Wakil Presiden kesepuluh dan keduabelas RI secara aklamasi sebagai Ketua umum PMI 2024-2029.
Profile Agung Laksono
Lalu, bagaimana figur Agung Laksono dan rekam tapak jejaknya?
Pria kelahiran Semarang, 23 Maret 1949 ini diketahui memulai profesi politiknya dan membuatnya dengan Partai Golkar.
Agung Laksono sebelumnya pernah menjadi Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar pada 1984-1989. Lantas, Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957.
Ia sempat juga memegang sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Golkar.
Selanjutnya, Agung Laksono sebelumnya pernah terturut bentrokan dengan Aburizal Bakrie untuk merebutkan bangku Ketua Umum Partai Golkar.
Walau sebenarnya, Aburizal Bakrie sudah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar berdasar hasil Permufakatan Nasional (Munas) kesembilan Golkar yang diadakan di akhir November sampai awalnya Desember 2014, di Bali.
Tetapi, Agung Laksono membuat Team Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dan melangsungkan Munas saingan di Ancol, Jakarta pada 6-8 Desember.
Waktu itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengaku pengurusan Agung Laksono. Tapi, tuntutan terus dilaksanakan oleh tim Aburizal Barkrie sampai ke Mahkamah Agung (MA) untuk menampik keputusan Kemenkumham itu.
Sampai pada akhirnya, di akhir 2015 terjadi rekonsiliasi. Selanjutnya, diadakan Munas Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 14-16 Mei 2016, yang hasilnya Setya Novanto dipilih menjadi Ketua Umum Golkar.
Kemudian, Agung Laksono dipercayai menjadi Ketua Dewan Ahli Partai Golkar di era kepimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Dalam pada itu, di pemerintah, Agung Laksono sebelumnya pernah memegang sebagai Menteri Koordinator Sektor Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) di masa ke-2 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia sempat juga memegang sebagai Eksekutor Pekerjaan Menteri Agama pada 2014, dan Eksekutor Pekerjaan Menteri Pemuda dan Olahraga pada 2012-2013.
Agung Laksono sebelumnya pernah memegang sebagai Ketua DPR RI masa 2004-2009. Waktu itu, ia ditemani oleh dua wakilnya, yaitu Muhaimin Iskandar dari fraksi Partai Kebangunan Bangsa (PKB) dan Soetardjo Soerjogoeritno dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P).
Ia sempat juga memegang sebagai anggota Dewan Pemikiran Presiden (Watimpres) masa 2019-2024, yang dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Desember 2019.
Harta kekayaan
Berdasar Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) tanggal pengutaraan 30 Maret 2023 untuk laporan periodik sebagai Wantimpres, Agung Laksono mempunyai harta kekayaan keseluruhan capai Rp 66.875.961.232.
Diambil dari situs elhkpn.kpk.go.id, harta itu terbagi dalam 43 sektor tanah dan bangunan yang sebagian besar ada di Lampung Selatan dan bekasnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Depok, Tangerang, Bogor, Serang, dan Cirebon yang semua terdaftar sebagai hasil sendiri dengan keseluruhan capai 63.849.889.000.
Selanjutnya, dua unit mobil hasil dari sendiri, dengan perincian satu unit Jaguar tahun 2018 sebesar Rp 1.300.000.000 dan Toyota Alphard tahun 2020 sebesar Rp 1.000.000.000.
Seterusnya, harta bergerak yang lain sebesar Rp 368.500.000, surat bernilai sebesar Rp 125.000.000, dan kas dan sama dengan kas sejumlah Rp 928.264.232.
Agung Laksono terdaftar mempunyai hutang sejumlah Rp 695.692.000. Hingga, hartanya sesudah dikurangkan hutang capai Rp 66.875.961.232.